jump to navigation

Demokrasi Pancasila dan Penegakan HAM di Indonesia Agustus 1, 2012

Posted by pgliijatim in Uncategorized.
trackback

PDFPrintE-mail

Written by Jac Tuesday, 24 July 2012 07:58

Tugas demokrasi adalah jangan sampai ada totaliter. Tirani.

“Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.” (Ef. 4:17). Demikian salah satu ayat yang ditekankan Pdt. Nus Reimas dalam khotbahnya mengawali acara pertemuan Forum Diskusi Daniel Indonesia (FDDI) di Lantai 3, Wisma Arion, Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur (26/6). Kali ini tema yang diusung adalah “Demokrasi Pancasila dan Penegakan HAM” dengan narasumber Martin Hutabarat S.H. (Anggota DPR-RI Partai GERINDRA) dan Jhonny Nelson Simanjuntak, S.H. (Komisioner KOMNAS HAM RI) serta moderator Ir. Albert Siagian (Wakil Ketua Umum DPP GAMKI). Melihat situasi bangsa Indonesia yang sarat dengan banyaknya kasus yang mengabaikan HAM seperti kasus penembakan di Timika, Papua beberapa waktu lalu, juga kasus-kasus lain yang seolah-olah ditenggelamkan oleh berita-berita lain di media, Ketua Umum PGLII ini menekankan pentingnya sebagai para pemimpin Kristiani termasuk generasi muda bangsa ini untuk benar-benar mempraktikkan hidup dalam kasih sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus.

Dalam penyampaiannya, Martin Hubarat memberi pertanyaan besar, “Sejauh mana demokrasi di RI berguna bagi rakyat?” Tugas demokrasi adalah jangan sampai ada totaliter, tirani. Ada kebebasan berarti ada demokrasi. “Apa arti demokrasi bagi kehidupan orang Kristen? Bagaimana orang Kristen menyikapi paham demokrasi di Indonesia?”,sambungnya. Ia mengurai soal demokrasi bahwa kehebatan demokrasi adalah membangun kepentingan orang banyak. Kelemahannya, dalam demokrasi, posisi dan hak jenderal sama dengan rakyat biasa. Untuk itu orang Kristen tidak boleh mengabaikan kebijakan-kebijakan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kebijakan-kebijakan itu menyangkut kepentingan hidup bersama dalam negara untuk mempertahakan Pancasila dan menjaga keutuhan negara ini. “Diskusi seperti ini sangat baik untuk memberi pengetahuan bagi kaum muda kita untuk mengetahui persoalan-persoalan masyarakat”, imbuhnya. Karenanya ia mengajak supaya gereja perlu membuka diri untuk memberi pengetahuan politik kepada umatnya agar umat Kristiani Indonesia bersama-sama menjaga negara ini.

Bicara soal HAM, Jhonny Nelson Simanjuntak menyinggung kejadian penembakan yang berulang kali terjadi di Timika. “Papua adalah gambaran masyarakat yang merasa terpinggirkan dari pemerintah Indonesia”, kata anggota Komisi III DPR RI ini. Ada persoalan mendasar di republik ini. Undang-undang Dasar bahkan tak dimengerti oleh badan legislatif. Menurutnya, menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, apalagi di masa lalu, perlu kebijakan, karena harus dipikirkan dampaknya ketika diumumkan ke tengah masyarakat. Karena bisa terjadi amarah dari korban maupun kelompok yang melakukan pelanggaran HAM. “Kita bisa saja menyampaikan sesuatu pelanggaran HAM itu berat, tapi tentu harus dipikirkan eksesnya terhadap masyarakat,” papar Jhonny sering sebagai ketua tim penyelidikan pelanggaran HAM itu.

Selain Pdt. DR. Nus Reimas,para pendiri FDDI yang hadir adalah Laksma TNI (Purn.) Ir. Drs. Bonar Simangunsong, M.Sc, Laksdya TNI (Purn.) Fred Lonan, Marsma TNI (Purn.) Ibnu Kadarmanto, M.Si, Dr. Eliezer H. Hardjo, Ph.D, Arion M. Hutagalung, S.H. dan Jonro I. Munthe, S.Sos. (Jac)

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: